Hukum Keluarga Islam

Visi

Terwujudnya pusat pemikiran yang unggul dan kompetitif dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) dengan mengintegrasikan keilmuan, penelitian, pengabdian yang berbasis spiritual keislaman, kearifan lokal (local wesdom) dan bereputasi global pada tahun 2020.

Misi

  • Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integratif dan inter-konektif berdaya saing tinggi dalam Ilmu Hukum Keluarga  berbasis riset, berkearifan lokal, dan bereputasi  global baik teori maupun praktek.
  • Mengembangkan Ilmu Hukum Keluarga  melalui pengkajian dan penelitian ilmiah yang integratif dan inter-konektif.
  • Meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial mahasiswa Hukum Keluarga yang mampu bersaing dalam dunia kerja.
  • Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam Ilmu Hukum Keluarga secara integratif dan inter konektif untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahtaraan masyarakat.
  • Memberikan kontribusi terhadap upaya implementasi Hukum Keluarga dalam skala nasional dan internasional

 

Intelek Spritualis & Spritual Intelektualis

Profil Jurusan:

Profil utama lulusan adalah praktisi hukum Islam atau Calon Hakim Agama yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam atau Calon Hakim Agama dan tugas khusus sebagai praktisi hukum keluarga Islam sesuai dengan kode etik keilmuan dan keahlian. Lulusan Jurusan dan Prodi Ahwal al-Syakhsiyah dipersiapkan terutama untuk menjadi:

A. Instansi Pemerintahan (PNS)

  1. Hakim
  2. Panitera
  3. Juru Sita
  4. Pegawai di Pengadilan Agama
  5. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
  6. Pegawai Administrasi KUA
  7. Pakar Ilmu Falak (Ahli Hisab dan Rukyat)
  8. Pegawai Penyuluh Hukum 
  9. Dosen di PTAIN

  B. Instansi Swasta

  1. Konsultan Hukum Keperdataan Islam
  2. Staf Legal Perbankan Syari’ah
  3. Konsultan pada Lembaga Bantuan Hukum
  4. Konsultan pada Biro Konsultasi Keluarga Sakinah.
  5. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
  6. Mediator untuk Konflik Rumah Tangga
  7. Dosen di PTAIS atau Peneliti Hukum
  8. Advokat atau Pengacara Syari’ah

Kompetensi:

Kompetensi lulusan adalah kompetensi akademik yang dimiliki setiap mahasiswa yang terdiri atas kompetensi umum, kompetensi di bidang kerja, kompetensi pengetahuan yang dikuasai, dan kompetensi manajerial.

  1. Kompetensi Umum:

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

  1. Bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa;
  2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
  3. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
  4. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
  5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
  6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas

  1. Kompetensi di bidang kerja:
  1. Menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan hukum keluarga serta cara kerja hukum keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.
  2. Memecahkan permasalahan hukum keluarga dalam konteks sosial yang dinamis melalui pendekatan doktrinal dan non doktrinal, baik litigasi dan non-litigasi.

  1. Kompetensi pengetahuan yang dikuasai:
  1. Menguasai konsep dan prinsip-prinsip teoritis hukum keluarga dan hukum acara keluarga yang meliputi perkawinan, kewarisan, zakat, wakaf, dan hibah.
  2. Memecahkan permasalahan hukum keluarga secara rocedural melalui pendekatan hukum Islam, hukum positif dan pranata sosial hukum keluarga.

  1. Kompetensi pengelolaan manajerial bidang kerja:
  1. Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan informasi dan data dalam pengembangan keilmuan dan penyelesaian yang terkait dengan hukum keluarga secara tepat dan berkeadilan berdasarkan peraturan yang berlaku dan ketentuan dalam hukum Islam
  2. Mampu merencanakan dan merespon berbagai isu terkait dengan hukum keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi kerjanya secara komprehensif dengan memanfaatkan pengetahuan hukum keluarga untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi yang mengantisipasi dan memberikan solusi atas permasalahan perkawinan, waris, zakat, wakaf, dan hibah yang muncul ke depan secara berkelanjutan.

  1. Kompetensi Sikap Manajerial bidang kerja:
  1. Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap bagian-bagian dari proses pendidikan hukum keluarga dan hukum acara keluarga atau dalam menyiapkan, menangani dan mengelola masalah hukum keluarga di bidang perkawinan, waris, zakat, wakaf, dan hibah, baik secara individual, berkelompok maupun Institusional.
  2. Merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan pengetahuan hukum keluarga untuk menghasilkan langkah-langkah produktif bagi pengembangan strategis organisasi.